KB: Dari Penolakkan Hingga Dimanfaatkan

Oleh: Fakhri

Potret dr. Sulianti Saroso. Beliau merupakan tokoh yang pertama kali berani mengusulkan program KB kepada pemerintah, meskipun sempat ditolak (Sumber: Kompas.com)

Setiap tahunnya pada tanggal 29 Juni di Indonesia diperingati sebagai hari keluarga nasional. Peringatan hari keluarga merupakan upaya untuk mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia, betapa pentingnya suatu keluarga.

Keluarga mempunyai peranan dalam upaya memantapkan ketahanan nasional dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dari keluargalah kekuatan dalam pembangunan suatu bangsa akan muncul.

Salah satu titik perhatian dalam hari keluarga nasional adalah program keluarga berencana atau KB guna menahan laju pertumbuhan penduduk.

Titik Awal dan Penolakkan dari Pemerintah

Program keluarga berencana sudah digembor-gemborkan sejak dahulu. Dalam sejarahnya program ini sudah menjadi bahan perbincangan sejak Soekarno berkuasa khususnya di kalangan intelektual dan kaum wanita.

Salah satunya ialah dr. Sulianti Saroso yang pada tahun 1952 dengan lantang menyuarakan pembatasan kehamilan. Akan tetapi, aksinya mendapat teguran dari Soekarno dan Menteri Kesehatan, J. Leimena, karena Soekarno kurang setuju dan berpandangan bahwa hal tersebut merusak moral negara.

Dalam pandangannya, Soekarno berpendapat kontrasepsi dalam program KB hanya dapat disetujui dengan maksud untuk mengatur jarak kelahiran demi menjaga kesehatan ibu, bukan menghentikan kehamilan.

Rupanya, langkah tersebut tak menyurutkan semangat untuk menyuarakan gagasan tersebut. Menurut Taufik Abdullah, dkk dalam Indonesia dalam Arus Sejarah jilid 8: Orde Baru dan Reformasi pada tahun 1952 didirikan Yayasan Kesejahteraan Keluarga (YKK) dengan tujuan mengatur kehamilan demi kesehatan ibu dan anak.

Potret Kantor Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia di Jakarta. Di gedung inilah Perkumpulan Keluarga Berencana pertama kali dibentuk pada 23 Desember 1957 (Sumber: Bisnis.com)

Pada tahun 1957 suara mengenai pentingnya KB kembali mencuat dan berkembang luas di kalangan masyarakat. Alasannya ialah karena tingginya angka kematian ibu dan bayi serta rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Hingga akhirnya, dibentuk Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI pada tahun 1957 sebagai titik awal kesadaran pentingnya perencanan keluarga. Organisasi keluarga berencana dimulai dari pembentukan Perkumpulan Keluarga Berencana pada tanggal 23 Desember 1957 di gedung Ikatan Dokter Indonesia.

Nama perkumpulan itu sendiri berkembang menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) atau Indonesia Planned Parenthood Federation (IPPF).

PKBI memperjuangkan terwujudnya keluarga- keluarga yang sejahtera melalui tiga macam usaha pelayanan yaitu mengatur kehamilan atau menjarangkan kehamilan, mengobati kemandulan serta memberi nasihat perkawinan”, tulis BKKBN pada laman resminya.

Titik Terang dan Dimanfaatkan Pemerintah

Pergantian kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto membawa harapan yang baik untuk program KB. Dengan semangat pembangunan, program KB menjadi agenda utama gerakan pembangunan orde baru.

“Ide dasar program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana di Indonesia merupakan landasan filosofis pemerintah untuk merumuskan kebijakan kependudukan secara menyeluruh”, tulis Broto Wasisto, dkk dalam Sejarah Pembangunan Kesehatan Indonesia 1973-2009.

Apalagi program KB mutlak dilakukan setelah Soeharto pada awal kepemimpinanya meratifikasi Deklarasi Kependudukan Sedunia sehingga secara tidak langsung Indonesia mempunyai keterikatan dengan masalah kependudukan internasional.

Potret pelantikan Jenderal TNI Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia pada 11 Maret 1967. Setelah berkuasa, Soeharto menjadikan KB sebagai salah satu poin dari program pembangunannya (Sumber: Antara Foto)

Sebagai tindak lanjut atas deklarasi tersebut, pemerintah melaksanakan dua hal: Pertama, memasukkan program KB ke dalam program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Kedua, membentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) pada 17 Oktober 1968 dan disempurnakan sekitar tahun 1970 dengan pembentukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKB).

Jalannya Program KB Orde Baru

Pada era Orde Baru, program KB ditujukan untuk mengurangi angka pertumbuhan penduduk tanpa mengesampingkan pentingnya jumlah penduduk yang besar sebagai asset bagi keberhasilan pembangunan nasional.

Tambah Broto dkk, sambil menekan tingkat kelahiran, pemerintah juga merancang berbagai program aksi untuk meningkatkan kualitas penduduk seperti meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, kemudahan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, hingga meningkatkan gizi

Dalam pelaksanaannya, program KB difokuskan di Jawa dan Bali secara umum dan daerah padat penduduk secara khusus. Untuk melancarkan pelaksanaan KB, pemerintah mengajak para tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk ikut mensosialisasikan arti penting program KB dalam konteks pembangunan nasional.

Tujuan utamanya ialah untuk mendorong terjadinya proses perubahan pengetahuan, sikap dan tingkah laku masyarakat terhadap program KB nasional dan diharapkan agar masyarakat dapat mewujudkan keluarga kecil dan bahagia.

Contoh iklan layanan masyarakat untuk mempromosikan Program KB pada Masa Orde Baru (Sumber: Jual Iklan Jadul)

Program KB mencapai titik emasnya pada era Orde Baru. Meski lamban di tahap-tahap awal, secara keseluruhan hasil yang dicapai secara nasional sangatlah menggembirakan, rata-rata melebihi target yang sudah ditetapkan.

Misalkan pada Pelita II, pemerintah pada periode 1974/1975 mentargetkan 1.500.000 penduduk dan dari target tersebut BKKBN mampu menjaring 1.592.891 penduduk. Penyebab suksesnya program KB di era orde baru ialah karena suksesnya sosialisasi yang dilakukan secara massif dan terstruktur.

Mengacu pada data statistik BKKBN yang dilansir detik finance, program KB berhasil menahan laju pertumbuban penduduk hingga 100 juta.

“Data statistik BKKBN memperlihatkan kesuksesan Soeharto menjalankan program KB sejak 1980. Tanpa program KB, BKKBN memproyeksi di 2010 penduduk Indonesia mencapai 340 juta.

Sedangkan hasil sensus terbaru menyebut, populasi penduduk Indonesia tahun 2010 hanya mencapai 236,7 juta jiwa. Itu berarti, Soeharto mampu memberikan kontribusi menahan 100 juta jiwa kelahiran penduduk baru.”, tulis detik finance pada 19 Juli 2014.